Ricuh, Ada Apa dengan Pemilihan Presma UIN?

SIMAKBERITA.COM, MAKASSAR – Perhelatan politik kembali terjadi di UIN Alauddin Makassar. Pemilihan Presiden Mahasiswa (Presma) yang bertempat di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berakhir ricuh, Kamis (30/1/2020).

Kericuhan yang terjadi berawal dari adanya hak suara dari beberapa fakultas yang tidak terpenuhi.

Terdapat 33 orang daftar pemilih tetap (DPT) namun baru 19 orang yang mendapatkan hak suaranya.

Pemilihan yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA sampai pukul 11.30 WITA berlangsung sangat menegangkan. Pasalnya, Lembaga Penyelenggara Pemilihan (LPP) Universitas yang kemudian memberikan perpanjangan waktu sampai pukul 11.40 tiba-tiba meninggalkan lokasi pemilihan tanpa kejelasan sebelumya.

Selang beberapa jam, dilakukan audiensi yang akhirnya LPP menyimpulkan bahwa fakultas yang belum menggunakan hak suaranya dipastikan tidak bisa lagi menggunakan hak suaranya dalam artian pemilihan ditutup.

Sampai pada pukul 17.00 WITA, tidak ada solusi yang solutif dari hasil audiensi. Namun, fakultas yang belum mendapatkan hak suaranya tetap menuntut agar bisa mendapatkan haknya secara demokratis.

Nurfadillah, salah satu DPT yang tidak mendapatkan hak suaranya mengaku sangat kecewa atas sikap LPP dan pengawas LPP yang tidak memberikan hak demokratis kepada kawan-kawan fakultas yang belum menggunakan hak suaranya.

“Kami berharap, pengawas LPP beserta Rektor dan jajarannya bisa bersikap adil sehingga hak kami dapat terpenuhi,” ujar Nurfadillah.

Kondisi politik kampus yang terjadi menciptakan kegaduhan yang berpotensi chaos.

Birokrasi kampus hendaknya memahami bahwa kampus harusnya menjadi tempat pendidikan politik yang baik bagi mahasiswa, tapi pengawas LPP dan birokrasi bersikap seakan tidak peduli akan hal tersebut.

Perhitungan suara yang dilakukan sebelum semua pemilih menggunakan hak suaranya menunjukkan sikap yang tidak tertib administratif dan menciderai hak demokratis dari DPT yang belum memilih.

Sampai saat ini, fakultas yang belum mendapatkan hak suaranya mempertegas bahwa akan terus menuntut kepada pihak birokrasi sampai hak mereka terpenuhi.