Pendidikan, Tanggung Jawab Kosmopolit yang Universal

SIMAKBERITA.COM, MAKASSAR – Ketua Forum Peduli Pendidikan Sulsel, Bachtiar Adnan Kusuma (BAK), kembali menegaskan kalau persoalan pendidikan adalah tanggung jawab sosial, tanggung jawab kosmopolit, sekaligus tanggung jawab universal yang harus melibatkan semua pihak.

Penyampaian pikiran-pikiran tentang Refleksi Pendidikan di Sulsel pada 2019, disampaikan BAK melalui Kuliah Online Group Whattshap Forum Peduli Pendidikan Sulsel, Minggu (22/12/2019) malam.

Pernyataan ini pun mendapat tanggapan dari berbagai tokoh pendidikan, praktisi, guru, dan pemerhati pendidikan yang dipandu Dedi Gunawan Saputra, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Pada sesi awal, BAK menyoroti persoalan pendidikan sepanjang 2019. Pertama, kita sepakat bahwa persoalan pendidikan adalah persoalan kita semua.

“Tanggung jawab pendidikan bukan hanya urusan negara, urusan provinsi, kab/kota, melainkan urusan kita semua. Karena itu, pendidikan butuh tanggung jawab kosmopolit, universal, dan memassal,” ujar BAK.

Kedua, lanjutnya, takkan maju sebuah pendidikan dalam sebuah negara/bangsa tanpa keterlibatan kita semua sesuai amanah UU Dasar 1945, UU No 20 Tahun 2003, dan Permendiknas No.75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Dari regulasi inilah, membuka tabir betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di negara kita,” kata BAK.

Namun, persoalannya sekarang, ada pihak-pihak tertentu yang melemahkan peran masyarakat dalam dunia pendidikan dengan berbagai dalih.

“Akibatnya, peran masyarakat atas dunia pendidikan menilai kalau urusan pendidikan adalah urusan negara, bukan urusan masyarakat,” sebut BAK.

Ia menjelaskan, inilah yang menjadi wajah buram dunia pendidikan kita yang mulai kehilangan arah dan partisipasi masyarakat.

“Misalnya saja, soal PPDB Online di Sulsel terkesan birokratisasi pendidikan. Ada pihak menilai urusan PPDB Online adalah urusan Dinas Pendidikan Sulsel. Ironinya, sosialisasi dan kampanye tata cara penerimaan siswa baru jauh sebelum pelaksanaannya tidak ada pengenalan, terutama kepada orang tua calon peserta didik baru,” ucap BAK.

Pada dimensi lain, tambahnya, arogansi penyelenggara pendidikan, termasuk Dinas Pendidikan membatasi kuota siswa berprestasi jika dibandingkan dengan kuota domisili yang nyaris 90 persen.

“Akibatnya, anak-anak yang memiliki nilai tertinggi hasil ujian nasional tidak berdaya melawan sistem PPDB yang tidak lagi memberi ruang bagi siswa bernilai baik, tapi jarak rumah dengan sekolahnya berkisar 2.700 meter, sementara yang diterima minimal batas 1.700 meter,” tutur BAK.

Ia menilai, istilah sekolah unggulan yang diunggulkan masyarakat pupus sudah dengan kuota domisili. Belum lagi maraknya pemalsuan KK menjadi kredo utama tembus di sekolah terkesan terbaik.

“Ketiga, persoalan guru honorer yang nasibnya tidak menentu, termasuk pembayaran gaji yang tidak ada kepastian. Pihak Dinas Pendidikan Sulsel menganggarkan Rp 10.000 per jam bagi guru honorer,” tukas BAK.

Persoalannya, bebernya, yang berhak mendapatkan Rp 10.000 adalah guru honorer yang di SK-kan Dinas Pendidikan Sulsel, sementara mereka diangkat atas kebijakan Kepsek pada satuan pendidikan.

“Keempat, tidak berfungsinya Komite Sekolah sebagai wadah satu-satunya orang tua di sekolah. Padahal, Permendiknas 75/2016 menegaskan bahwa Komite Sekolah bisa menggalang pendanaan dari orang tua,” ungkap BAK.

Pada sisi lain, mestinya Dinas Pendidikan menerbitkan Juknis atau Pergub/Perwali yang mengatur tata cara pelaksanaan Permendiknas tersebut yang mengatur, mengawas, dan memberi ruang pentingnya peran orang tua membantu sekolah mengatasi guru honorer, satpam, dan tenaga kebersihan.

“Kelima, guru-guru dan Kepsek masih saja menjadi barang empuk untuk digiring ke politik praktis, mendukung calon Gubernur, Bupati, dan Walikota. Karena itu, persoalan ini menjadi persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan semua pihak. Karena di pikiran kami, persoalan pendidikan hanya bisa diatasi jika saja semua pihak ikut terlibat di dalamnya. Karena itu, kita butuh yang mengurus pendidikan adalah profesional, punya kompetensi pendidikan, paham tipologi pendidikan Sulsel, dan mau memperjuangkan mutu pendidikan, nasib dan kesejahteraan guru, nasib guru honorer,” papar BAK.

Kelima, terangnya, persoalan literasi Sulsel masih saja belum menggembirakan, masih di posisi ke-14 dari seluruh provinsi yang ada.

“Ukuran-ukuran inilah yang membuat kita prihatin dan tetap membangun optimis mencari solusi dan jalan terbaik memajukan pendidikan di Sulsel,” imbuh BAK.

BAK berharap, dengan pikiran-pikiran besar, semuanya bisa solutif memberikan jalan terbaik atas dunia pendidikan di Sulsel.

“Pikirkan saja, guru dan Kepsek harus bebas totalitas intervensi siapapun, apalagi menarik mereka ke pusaran politik, segera dihentikan. Untuk itu, perlu otonomisasi luas akan guru dan Kepsek,” sambung BAK.

Pada sesi kedua Kuliah Online, beragam pertanyaan, harapan, dan masukan disampaikan dari berbargai peserta yang mendambakan pendidikan di Sulsel semakin baik.

Pada sesi ketiga, BAK menutup penyampaian materi kuliah Refleksi Pendidikan di Sulsel dengan mengutip pernyataan novelis terkemuka Perancis, Frans Kafka yang berkata, “Sesungguhnya membaca adalah kampak untuk menghancurkan kebodohan yang ada dalam diri manusia. Kebodohan manusia adalah musuh bersama kita, yang hanya bisa dilawan dengan pendidikan.”

Pendidikan adalah urat nadi peradaban. Dan peradaban hanya bisa dibangun dengan membaca dan menulis. Karena itu, hanya manusia yang membaca dan menulis memiliki peradaban yang tinggi.

“Tugas kita sekarang adalah menciptakan peradaban yang dimulai dari pendidikan yang berkualitas. Kuncinya, literasi haruslah tumbuh menjadi bagian sangat penting dalam kehidupan kita. Siapa yang menciptakan peradaban, maka mereka akan tercatat dalam tinta sejarah peradaban. Peradaban yang tinggi menunjukkan mutu pendidikan sebuah bangsa yang besar,” kunci BAK.