SIMAKBERITA.COM, MAKASSAR – Ketua Laskar Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LPK RI) Sulsel, Supriadi Tompo akan kembali mempertanyakan laporan indikasi korupsi di Kejati Sulsel terkait bedah rumah dan rutilahu anggaran tahun 2016 dan 2017.
Laporannya sendiri telah masuk di pihak Kejati Sulsel pada bulan Oktober 2019, namun sampai saat ini belum ada titik terang.
Menurut Kr. Tompo, sapaan akrab Supriadi Tompo, LPKRI telah meminta kepada pihak Kejati untuk serius menangani kasus bedah rumah dan rutilahu yang merugikan masyarakat Jeneponto dengan nilai Rp 7,6 miliyar yang diduga dilakukan oleh mantan Kadis Sosial Jeneponto.
Kr. Tompo menambahkan, indikasi penyimpangan telah dikantongi bukti awalnya dan telah disajikan ke APH.
“Dalam waktu dekat, LPKRI akan mendatangi Kejati Sulsel untuk memastikan bahwa laporan tersebut tetap berproses,” ujar Kr. Tompo.
