Direktur LBK KNPI Sulsel: Kebijakan Pj Walikota Perlu Dikaji Lebih Dalam, Jangan Sampai Membenturkan Tenaga Medis dan Masyarakat

SIMAKBERITA.COM, MAKASSAR – Menyikapi kebijakan yang akan dilakukan oleh Pj Walikota Makassar, perihal kewajiban surat bebas covid-19 keluar dan masuk Makassar. Direktur Lembaga Kesehatan (LBK) KNPI Sulsel, dr. Shandy Shanaya angkat bicara.

dr. Shandy Shanaya mengatakan, upaya untuk memutus mata rantai covid-19 ini adalah hal yang perlu dan mendesak.

Ia mengungkapkan, perlunya dukungan penuh dari pemerintah, dengan menyiapkan fasilitas sarana yang cukup dan mudah di akses oleh masyarakat serta tidak berbelit-berbelit. Selain itu jangan membebankan biaya pada surat bebas covid-19, cukup masyarakat kita bertanggung jawab atas dirinya seperti cuci tangan rutin, memakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. Sedangkan untuk surat bebas covid-19 harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurutnya, seluruh kegiatan yang bertujuan memutus mata rantai covid-19 kita harus dukung, namun terlepas dari itu kita juga perlu melihat psikologi dan kemampuan dari masyarakat.

“Kebijakannya harus hati-hati, jangan sampai membuat perspektif yang lebih buruk, membuat masyarakat makin enggan peduli bahkan tidak percaya karena munculnya berbagi perspektif oleh kebijakan ini, salah satunya yang perlu diwaspadai yakni adanya bermunculan dan anggapan bahwa para medislah yang diuntungkan, seperti beranggapan bahwa hali ini diduga sebagai ladang bisnis, permainan, dan lain-lain,” pungkas dr. Shandy

Ia pun menegaskan, bahwa jangan sampai kebijakan ini justru membuat tenaga medis kita yang di benturkan dengan masyarakat nantinya. Biarkan mereka fokus, ini perlu hati-hati karena Psikologi masyarakat kita sekarang sangat perlu dipertimbangkan.