SIMAKBERITA.COM, KUTAI TIMUR – Yayasan Bantuan Hukum Mitra Indonesia Mandiri (YBH MIM) telah melaporkan ke Kejari Kutai Timur Kalimantan Timur, terkait penerbitan sertifikat diduga melibatkan mafia tanah di lokasi pertanian Kelompok Tani Swadaya Makmur Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara.
Diketahui, ada beberapa sertifikat terbit di lahan pertanian tersebut, namun anehnya pemilik sertifikat tersebut tidak pernah menjadi penggarap lahan pertanian di Kelurahan Teluk Lingga.
Ketua YBH MIM, Hadi Soetrisno SH penasehat hukum Kelompok Tani Swadaya Makmur Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara telah melaporkan penerbitan beberapa sertifikat yang dinilai maladministrasi diduga melibatkan mafia tanah berkolusi dengan pejabat yang berwenang.
Saat wartawan melakukan konfirmasi terkait dugaan penerbitan sertifikat yang melibatkan mafia tanah, Kasi Intel Kejari Kutai Timur, Danang Leksono membenarkan adanya laporan dari YBH MIM, iya laporan sudah diterima, ” kata Danang Leksono.
” Sesuai dengan Prosedur operasi standar (SOP) dan perundang-undangan yang berlaku, pihaknya telah menunjuk Jaksa Peneliti guna menelaah laporan tersebut, ” ujar Danang Leksono, Selasa (7/1/2025).
Dijelaskannya, jadi belum ada perintah penerbitan Sprindik terkait laporan tersebut, sebab penerbitan Sprindik itu bila sudah melalui proses penyelidikan telah ditemukan barang bukti yang cukup dan bila sudah ada calon tersangka, ” ungkapnya.
Pihaknya membantah pemberitaan di beberapa media online bahwa, dia mengatakan menunggu perintah penerbitan Sprindik dari Kajari Kutai Timur.
” Penertiban Sprindik itu harus melalui beberapa tahapan, diantaranya adanya laporan pengaduan, penyelidikan awal dan gelar perkara. Jadi belum ada perintah akan menerbitkan Sprindik terkait laporan dugaan mafia tanah, ” tutup Kasi Intel Kejari Kutai Timur. (Firman).
Editor : Nasution Jarre
