OJK Bersama Bareskrim Polri Tangkap Tersangka Kasus BPR di Stasiun Gambir, Upaya Tegas Jaga Stabilitas Perbankan

SIMAKBERITA.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum di sektor jasa keuangan dengan mengamankan seorang tersangka kasus dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan PT BPR DCN di Malang, Jawa Timur.

Penangkapan dilakukan bekerja sama dengan Bareskrim Polri setelah tersangka diketahui tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dan berupaya melarikan diri ke Jakarta.

Kronologi Kejadian

Peristiwa penangkapan berlangsung selama dua hari, pada 9 hingga 10 Maret 2026. Tersangka awalnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Surabaya. Namun, yang bersangkutan justru terdeteksi bergerak menuju Jakarta.

Menindaklanjuti hal tersebut, tim gabungan yang terdiri dari penyidik OJK, Korwas PPNS Bareskrim Polri, serta Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur melakukan pengejaran intensif. Tersangka akhirnya berhasil diamankan saat tiba di Stasiun Gambir.

Dalam keterangan resminya, Kamis (26/3/2026),  OJK menyampaikan bahwa tersangka langsung diamankan oleh tim Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk kemudian dibawa kembali ke Surabaya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Penahanan dan Pengembangan Kasus

Setelah menjalani pemeriksaan intensif, tersangka kini resmi ditahan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur. Proses penyidikan terus berlanjut guna mengungkap lebih dalam dugaan tindak pidana yang terjadi.

Selain itu, aparat juga mengambil langkah tegas terhadap sejumlah saksi yang dinilai tidak kooperatif dengan melakukan upaya paksa demi memastikan kelancaran proses hukum.

Perkuat Penegakan Hukum dan Kepercayaan Publik

Langkah tegas ini merupakan implementasi kewenangan OJK dalam menangani tindak pidana sektor jasa keuangan melalui koordinasi dengan Polri.

OJK pun menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Bareskrim Polri dan jajaran Polda Jawa Timur. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat perlindungan konsumen perbankan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas industri perbankan nasional. (*)