SIMAKBERITA.COM, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Zulhajar, S.IP., MA, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pelaksanaan program dan pelayanan sosial agar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi warga.
Hal tersebut disampaikan Zulhajar saat menjadi narasumber dalam kegiatan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XIV yang digelar DPRD
Kota Makassar bersama Dinas Sosial Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier
Makassar, Minggu (15/11/2026).
Dalam pemaparannya, Zulhajar menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD
merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah
daerah berjalan sesuai perencanaan serta kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui evaluasi terhadap
pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat
sebagai pihak yang merasakan langsung dampak kebijakan tersebut.
Ia menilai, forum pengawasan seperti ini menjadi kesempatan bagi masyarakat
untuk menyampaikan berbagai persoalan, keluhan, maupun masukan terkait
pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan program bantuan dan pelayanan
sosial.
Zulhajar juga menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat
akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk
saat melakukan pembahasan dan rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah
(OPD) terkait.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Kepala UPT Rumah Perlindungan dan
Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri, S.Sos., M.Si, serta
akademisi Rahmatul Hidayat, S.Sos., MAP.
Dalam kesempatan itu, Masri memaparkan mekanisme pelayanan dan penanganan
persoalan sosial di Kota Makassar, termasuk perlindungan terhadap kelompok
rentan serta prosedur pelaporan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan
sosial.
Sementara itu, Rahmatul Hidayat memberikan perspektif akademis mengenai tata
kelola pengawasan pemerintahan daerah. Ia menyoroti pentingnya indikator
evaluasi yang terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara
berkelanjutan.
Diskusi yang dipandu Muzdalifah selaku moderator tersebut berlangsung interaktif.
Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, masukan, hingga keluhan
terkait pelayanan sosial di lingkungan masing-masing.
Berbagai aspirasi yang muncul mendapat tanggapan dari para narasumber, baik
dari sisi kebijakan, regulasi maupun mekanisme teknis pelayanan di lapangan.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XIV
ini, Zulhajar berharap komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan
masyarakat semakin terbuka sehingga berbagai persoalan pelayanan sosial dapat
diketahui dan ditindaklanjuti.
Aspirasi yang dihimpun dalam forum tersebut selanjutnya menjadi bahan
evaluasi dan tindak lanjut bersama Dinas Sosial Kota Makassar guna mendorong
pelayanan sosial yang lebih transparan, responsif, dan tepat sasaran. (*)