Organisasi dan Komunitas

Resmikan Kantor Baru, BKNDI Sulsel: Lawan Covid-19 Jangan Lawan Pemerintah!

Dipublikasikan

pada

SIMAKBERITA.COM, MAKASSAR – Alfrida Jawali Ketua DPW Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Sulawesi Selatan (Sulsel) meresmikan kantor BKNDI Sulsel yang bertempat di jalan Indah 4 No 14 kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo kota Makassar, Minggu (25/07/2021).

Dalam kesempatan itu, usai acara syukuran dan konsolidasi pengurus, Sekretaris DPW BKNDI Sulsel, Muhammad Askar, SKM megatakan, seluruh jajaran pengurus BKNDI Sulsel bersama mitra kerja BKNDI Sulsel yakni media SimakBerita.com bertekad melawan Covid-19 dengan tagline “LAWAN COVID-19 JANGAN LAWAN PEMERINTAH! .

Salah satu hal mendasar yang di diskusikan pengurus BKNDI Sulsel bersama Wartawan Media SimakBerita.com di kantor BKNDI Sulsel adalah mencermati sejumlah berita terkini terkait wabah virus Covid-19 dan usaha pemerintah untuk memberlakukan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap IV di kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja.

Penandatanganan MOU Media SimakBerita.com dengan DPW BKNDI Sulsel dalam kerjasama Media Support untuk Publikasi kegiatan DPW BKNDI Sulsel

Sekretaris BKNDI Sulsel, Askar menegaskan bahwa BKNDI secara struktural harus siap dan saling bahu-membahu membantu pemerintah melawan penyebaran Covid-19 utamanya di Sulawesi Selatan.

“Kami meminta kepada seluruh kader pengurus BKNDI Sulsel agar bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk mengambil peran strategis seperti kampanye lawan Covid-19 dengan memperhatikan (5 M) yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pada air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas dan interaksi),

Lebih lanjut Askar mengungkapkan, namun terlepas dari itu bahwa kritik terhadap pemerintah atas penanganan dan penerapan PPKM yang berdampak terhadap pendapatan masyarakat juga harus tetap di evaluasi.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi SimakBerita.com Nasution Jarre menuturkan, BKNDI perlu menyarankan kepada pemerintah apabila ada yang perlu di evaluasi terkait bantuan yang tidak tepat atau kuota bantuan yang masih kurang untuk masyarakat bawah dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini.

“Memang banyak masyarakat yang mengeluh atas pemberlakuan PPKM itu bahkan menurut data yang Ia dapatkan, angka perceraian juga semakin meningkat dengan adanya musibah Covid-19 yang sudah memasuki tahun ke-2 di Indonesia,” jelasnya. ( Iyan).

Editor : Rahman

Klik untuk komentar

Berita Terpopuler

Exit mobile version